Rabu, 15 Februari 2017

Geliat Industri Pertahanan Indonesia

Oleh: Satrio Arismunandar

Menyaksikan pameran industri pertahanan dan keamanan, Indo Defence 2016 Expo & Forum, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, terasa sangat penting. Hal ini bukan saja karena kita bisa memantau perkembangan produk-produk industri pertahanan terbaru dari luar, tetapi yang tak kalah penting adalah kita bisa melihat geliat industri pertahanan dan keamanan di dalam negeri. Mereka ternyata tetap bertahan, bahkan terus berkembang.

Pada ajang Indo Defence, yang berlangsung pada 2-5 November 2016, hadir sejumlah industri pertahanan dalam negeri. Antara lain: PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Len Industri, PT. Dok Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT. Krakatau Steel, PT. Industri Kapal Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dahana, PT. Industri Nuklir Indonesia, PT. Maju Mapan, PT. Sari Bahari, PT. Garda Persada, PT. Farin Industri Nusantara, PT. Palindo Marine dan PT Tesco Indomaritim.

Seluruh BUMN Industri Strategis yang tampil di pameran ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian BUMN. Terbukti dari keterlibatan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN RI, F. Harry Sampurno, yang terus mengawal persiapan ke-13 BUMNIS dalam Indo Defence 2016.

Beberapa produk lokal yang dipamerkan di ajang ini, antara lain: mobil unit Rehabmedik Keliling dari Kemhan RI; UAV Puna dan Sriti milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; helikopter Dauphin dan Personel Rescue Carrier milik Basarnas; kendaraan taktis Anoa dan Komodo, serta panser Badak dari PT. Pindad; kapal Searider untuk di sungai dari PT. Panorama Graha Teknologi; Guardian Wheeled APC dan JAWS Wheeled APC dari International Armored Group.

Sebenarnya perkembangan industri pertahanan dalam negeri masih jauh dari sempurna. Tetapi, perjuangan untuk menguatkan industri pertahanan harus dilaksanakan oleh semua pihak, karena terkait dengan kepentingan bangsa untuk penguasaan teknologi. Hal itu diungkapkan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana (Purn) Sumardjono, pada 9 November 2016.

Pentingnya Penguasaan Teknologi

Menurut Sumardjono, teknologi militer itu selalu paling maju. Dengan menguasai teknologi militer, Indonesia juga bisa menggunakannya untuk kepentingan sipil. Jadi, penguasaan teknologi adalah salah satu langkah terpenting yang harus dilakukan Indonesia saat ini.

Namun, pembangunan industri pertahanan tidak bisa berdiri sendiri. Banyak faktor yang tidak menunjang, mulai dari masalah finansial, kekurangan sumber daya manusia (SDM) dari segi kuantitas dan kualitas, hingga kebiasaan dari instansi-instansi untuk membeli produk pertahanan dari luar negeri. Untuk itu, semua pihak harus diajak berjuang bersama, untuk menyelesaikan masalah ini.

Salah satu ketua bidang di KKIP, Laksamana Muda TNI (Purn) Rachmad Lubis, menyatakan, industri pertahanan Indonesia ditumbangkan saat krisis 1998. Ditambah dengan embargo persenjataan, maka semakin lumpuhlah kemampuan TNI. Kondisi ini sangat terasa ketika terjadi bencana tsunami tahun 2004, ketika pemerintah mengalami kesulitan membantu warga korban tsunami di Aceh. “Waktu itu kita punya 20 kapal LST (landing ship tank), yang bisa beroperasi hanya dua,” tambah Sumardjono.

Pemerintah lalu mempertimbangkan strategi untuk mandiri dalam membangun industri pertahanan. Ini dituangkan dalam UU No. 16/2012 tentang Industri Pertahanan. KKIP yang dibentuk berdasarkan UU itu dan Perpres Nomor 59 Tahun 2013 bertugas mengoordinasikan antara pihak pengguna (TNI/Polri), kementerian, pemerintah, dan produsen.

KKIP telah membuat daftar 1.200 alat untuk pertahanan dan keamanan yang harus dipenuhi hingga 2024 untuk TNI/Polri. Dari total jumlah alat itu, sekitar 53 persen di antaranya dapat dibeli di dalam negeri. Sisanya dibeli dari luar negeri melalui joint venture dan membangun bersama. “Kalau tidak diproduksi di dalam negeri, prioritasnya adalah membeli dengan konsep dari pemerintah ke pemerintah. Jadi, kita ingin meniadakan perantara sebisa mungkin,” tutur Rachmad.

Sebagai contoh, salah satu kendala Rusia dalam memenangkan lelang pengadaan alat pertahanan di Indonesia adalah kecenderungan mereka melibatkan broker. Padahal, Peraturan Menteri Pertahanan 17/2014 melarang pelibatan pihak ketiga. Proses pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 oleh Kemhan pada 2011, misalnya, diduga terjadi lewat campur tangan broker.

Memangkas Peran Broker

Presiden Joko Widodo dalam rapat di Kantor Presiden pada 20 Juli 2016 menyatakan, pola belanja senjata harus diubah menjadi investasi pertahanan. “Dahulukan arahnya ke sana, sehingga perkembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah kepada kemandirian pemenuhan alat pertahanan dan keamanan kita,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, banyak negara yang menginginkan kerja sama pengadaan senjata dengan Indonesia. Namun, hal itu harus dihitung dan dikalkulasi, mana yang memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bahkan, soal transfer teknologi, banyak negara menawarkan, mulai dari desain bersama yang memungkinkan hak cipta atas senjata baru hingga relokasi fasilitas-fasilitas produksi dari negara luar ke Indonesia.

Tawaran-tawaran itu harus betul-betul dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan. Presiden juga meminta pengadaan senjata harus transparan dan berdasarkan masukan-masukan dari semua matra di TNI, sehingga pembeliannya sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.

Untuk memperkuat industri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi pemerintah dengan pemerintah (G to G), guna memangkas peran broker. Hal ini karena adanya perantara cenderung me-mark up harga. Proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi.

Selain itu, untuk mendukung sistem pertahanan dan mampu memenuhi kebutuhan alat pertahanan keamanan dalam negeri, industri pertahanan Indonesia harus menggandeng perusahaan manufaktur global. Dengan demikian, industri pertahanan mampu mendapatkan teknologi. Setidaknya ada tiga sasaran yang ingin dicapai industri pertahanan Indonesia. Yakni, mewujudkan industri strategis mendukung pertahanan, memenuhi kebutuhan alat pertahanan-keamanan, dan penguasaan teknologi serta sumber daya manusia industri pertahanan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, saat ini ada tujuh program prioritas industri pertahanan nasional. Yaitu, jet tempur, kapal selam, tank tempur medium, propelan, roket nasional, rudal nasional, dan radar nasional. “Kerja sama dan komunikasi sangat penting dalam pembangunan industri pertahanan,” ujarnya, di sela-sela acara Indo Defence 2016.

Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menyatakan, ia sebagai Wakil Ketua Harian KKIP berpendapat, strategi yang tepat adalah menjadikan industri pertahanan sebagai bagian dari rantai pasok global. Hal ini tentunya membutuhkan kesatuan langkah antara BUMN, KKIP, dan swasta. Karena itu, integrator utama untuk setiap jenis industri ditetapkan. Integrator ini yang kemudian bernegosiasi dengan produsen dan manufaktur besar.

Sebagai contoh, PT PAL adalah integrator utama untuk industri perkapalan. Sebagai integrator utama, PT PAL fokus pada transfer teknologi dari kapal selam. Menurut Dirut PT PAL M. Firmansyah Arifin, rencananya akan dibentuk institusi yang disebut Nation Shipbuilding and Heavy Industries, gabungan dari berbagai manufaktur kapal nasional.

Bicara di Level Internasional

Dalam upaya mendukung industri pertahanan nasional itulah kita apresiasi diadakannya pameran Indo Defence. Lewat pameran Indo Defence 2016, sudah saatnya produk pertahanan nasional bicara di level internasional. Ajang ini sangat baik, apalagi posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Dalam praktiknya, sejumlah produk industri pertahanan nasional memang sudah diekspor ke sejumlah negara. Artinya, produk industri pertahanan Indonesia itu sudah diterima dan layak berdasarkan standar internasional.

Kualitas produk pertahanan dalam negeri juga tidak kalah dengan produk asing. Tidak mengherankan jika dalam perhelatan inipun, beberapa BUMN Industri Strategis melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan mitra luar negeri, termasuk menyepakati sejumlah transaksi produk.

Misalnya, PT Dirgantara Indonesia pada 2 November 2016 telah menandatangani MoU dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Ltd., untuk implementasi SCA (Strategic Cooperation Agreement). Ini merupakan langkah konkret PTDI, menindaklanjuti kerjasama SCA yang pada 4 Desember 2015 telah ditandatangani oleh kedua pihak di Kemhan RI. Kerja sama itu dimaksudkan untuk dapat mengembangkan pasar, terutama di luar kawasan ASEAN.

Untuk kawasan ASEAN, pasar PT DI relatif sudah kuat. Lewat kerjasama ini, produk unggulan PT DI, seperti pesawat CN-235 dan NC-212i diharapkan dapat turut dipasarkan di pasar yang sudah dikuasai oleh KAI, seperti di kawasan Amerika Latin. Saat ini, KAI juga sedang berupaya memasarkan produk unggulannya ke kawasan Timur Tengah.

Perjanjian strategis tersebut meliputi kerja sama dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh PT DI dan KAI, serta kerja sama untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan semua pesawat. PT DI akan menjadi perusahaan resmi yang ditunjuk oleh KAI untuk melakukan dukungan pemeliharaan, perbaikan, overhaul, dan modifikasi untuk pesawat terbang latih semitempur buatan KAI, T-50i Golden Eagle, serta pesawat latih militer KT1B.

Selain kerja sama pemasaran, PT DI dan KAI juga mengembangkan bersama pesawat terbang tanpa awak dan pembuatan serta penguasaan teknologi pesawat tempur generasi 4,5. Yakni, lewat program Korea Fighter Experimental (KFX)/Indonesia Fighter Experimental (IFX). Kerja sama tersebut telah dimulai dengan penandatanganan kesepakatan pada 9 Maret 2009. Pesawat KFX/IFX ini nantinya hanya setingkat di bawah pesawat F-35 buatan Amerika Serikat.

Pembuatan Tank Medium

Di sisi lain, sudah terjalin kerja sama produksi Tank Boat dan Sanca antara PT. Pindad dan Theon Sensor SA dari Yunani. PT Pindad juga sudah menyepakati untuk bekerjasama memproduksi (joint production) kendaraan perang jenis tank medium bersama Turki, melalui perusahaannya FNSS Defense System sejak 2013. FNSS Defense Systems merupakan perusahaan sistem tempur darat terkemuka di Turki.

FNSS memiliki teknologi kendaraan lapis baja sistem penggerak rantai, sementara PT Pindad memiliki teknologi sistem penggerak roda. Sejak dimulai pada 2015, Pindad ‎dan FNSS telah menyelesaikan tahap pertama rencana pengembangan tank ini. Prosesnya kini masuk dalam pengembangan tahap ke dua, terkait desain teknologi yang akan digunakan pada kendaraan tempur ini. Program ini akan diselesaikan dalam tiga tahapan, dan akan direncanakan selesai pada 2017.

Proyek pengembangan tank medium ini sudah masuk dalam tujuh proyek nasional kemandirian‎ pertahanan yang dirancang pemerintah. Nantinya, hak kekayaan intelektual dalam produk tank medium itu akan menjadi milik kedua negara. Program ini diharapkan akan meningkatkan kemandirian Indonesia dalam alutsista, agar nanti tidak perlu lagi membeli tank-tank medium dari luar negeri.

Sementara itu, PT Len Industri menjalin kerja sama dengan perusahaan pertahanan Aselsan Turki dan LIG Nex1 Korea Selatan. Kerja sama tersebut dilakukan untuk pemgembangan produk Len. Kerja sama dengan Aselsan adalah dalam pengembangan alat komunikasi dan sistem komunikasi militer. Sedangkan kerja sama dengan LIG Nex1 berkaitan dengan pengembangan sistem manajemen pertempuran.

Melalui kerja sama ini, Aselsan Turki akan membangun fasilitas Aselsan terkait alat komunikasi ataupun sistem komunikasi militer di Len Technopark di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Len Technopark merupakan kawasan industri milik PT Len. Kawasan ini digadang-gadang akan menjadi masa depan pengembangan produk-produk dari BUMN strategis. Kerjasama dengan Aselsan tidak hanya berupa pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga merupakan bagian dari transfer teknologi dalam bidang sistem telekomunikasi yang merupakan bisnis utama dari kedua perusahaan.

Akhir kata, berlangsungnya pameran industri pertahanan dan keamanan seperti Indo Defence 2016 semacam ini perlu terus mendapat dukungan. Kita berharap, industri pertahanan dalam negeri suatu saat nanti bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan membangun kemandirian. Bahkan, bisa memasukkan devisa lewat penjualan produk-produknya yang berkualitas internasional ke luar negeri. Semoga! ***

Jakarta, November 2016
Ditulis untuk Majalah DEFENDER