Selasa, 07 Februari 2017

KSAU Baru, Pesawat Tempur Baru

Oleh: Satrio Arismunandar

Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Marsekal Madya Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) yang baru, sekaligus menaikkan pangkatnya menjadi Marsekal pada 18 Januari 2017. Beban tugas berat sudah menunggu Hadi. Yakni, meminimalkan kecelakaan pesawat TNI AU yang belum lama ini cukup sering terjadi, serta mengawal pengadaan pesawat-pesawat tempur baru.

Tak kurang dari sejumlah pengamat dan anggota DPR, yang mengingatkan Hadi untuk segera melakukan evaluasi terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal ini karena banyaknya insiden yang terjadi di TNI AU. Harus ada evaluasi menyeluruh, mulai dari proses perencanaan sampai pengadaan, agar ke depan tak ada lagi insiden pesawat TNI jatuh.

Hal ini penting, karena di bawah kepemimpinan Hadi, mungkin dalam waktu tak lama TNI AU akan menerima berbagai alutsista baru. Khususnya pesawat tempur baru untuk menggantikan armada pesawat F-5E Tiger II, warisan era Presiden Soeharto, yang sudah uzur.

Menurut Hadi, TNI AU akan berusaha untuk membuat zero accident (nol kecelakaan) dalam setiap penerbangan. Ini hanya bisa dicapai dengan perbaikan manajemen, mulai dari tingkat bawah hingga tataran atas. Perbaikan manajemen ini bisa dimulai dari pengadaan barang, pembinaan latihan, sampai pengarahan di satuan bawah, yang harus melekat dan menjadi perhatian khusus.

Di periode ini, KSAU baru harus mengambil beberapa keputusan penting. Salah satunya mengganti pesawat tempur F-5E Tiger II yang sudah tua. Saat ini ada polemik, apakah akan mengganti dengan Sukhoi Su-35 atau dengan F-16 versi baru. Padahal anggaran sudah ada, hanya keputusan yang belum. Ini adalah keputusan politis dan harus segera diselesaikan.

Tentang pengadaan pesawat Sukhoi, Hadi mengatakan, pihaknya masih membuat rencana pembelian ini dengan Kementerian Pertahanan. TNI AU hanya memberikan kriteria dari pesawat yang sebaiknya dibeli.

Menurut “Defence Review Asia” edisi November-Desember 2016, banyak pejabat militer RI menunjukkan minat yang kuat pada pesawat Sukhoi Su-35. Pesawat ini memang dianggap memiliki nilai deteren (penangkal) yang kuat terhadap negara luar, yang mungkin coba-coba mau mengetes pertahanan udara Indonesia.

Satu-satunya penghambat , yang menyebabkan pembelian pesawat itu tak segera dilakukan, adalah semata-mata soal pendanaan dan finansial. Di masa lalu, untuk pembelian pesawat tempur Su-27 dan Su-30 (versi pendahulu Su-35), dilakukan lewat imbal beli (barter) antara Indonesia dan Rusia, di mana pihak Rusia membeli minyak sawit, karet, dan berbagai komoditi tradisional Indonesia lainnya.

Indonesia sejauh ini sudah memesan dan memiliki lima Sukhoi Su-27SK (pesawat pemburu berkursi tunggal) dan sebelas Su-30MK2 (pesawat tempur multiperan). Pengiriman terakhir pesawat ini terjadi pada 2013. Jajaran Su-27/Su-30 saat ini menjadi unsur kunci dalam membangun kembali sistem pertahanan udara Indonesia, yang pernah jaya dan disegani pada era 1950-an.

Pemerhati pertahanan-keamanan dari Imparsial, Al-Araf, berpendapat, upaya memodernisasi alutsista adalah agenda penting, khususnya bagi TNI AU di bawah Hadi. Upaya modernisasi alutsista itu harus bertahap dan harus punya perencanaan serta skala prioritas, agar bisa tercapai.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga harus dilakukan. Salah satunya, dengan melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sehingga, konsekuensinya perlu reformasi peradilan.

Hadi menyatakan, sesuai rencana strategis (renstra) TNI AU hingga 2024, pihaknya juga akan menambah 12 radar penerbangan di seluruh Indonesia. Radar-radar ini akan ditempatkan di daerah yang selama ini tidak terpantau radar.Di antaranya, yang menjadi titik penempatan radar adalah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Papua, hingga Sumatera. Hingga 2024, diharapkan 32 radar terpasang untuk mengawasi penerbangan.

Kekuatan udara sangat vital bagi Indonesia, yang memiliki sekitar 17.000 pulau yang terentang antara Lautan Pasifik dan Lautan India. Luas tanah pulau-pulau itu mencapai 1,9 juta km2. Indonesia juga menjadi titik perlintasan jalur pelayaran global. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah jalur penting yang dilewati kapal-kapal dagang, dengan nilai perdagangan mencapai 5 triliun dollar AS tiap tahun. Termasuk di dalamnya, separuh pengiriman kapal tanker minyak dunia.

Wilayah ini menjadi semakin penting artinya bagi dua negara adidaya dunia: Amerika Serikat dan China. Karena pertimbangan politik, pemerintah Presiden AS Barack Obama sebelum ini selalu mencoba mengganggu atau menghambat penjualan senjata Rusia atau China ke negara-negara di kawasan ini.

Berbagai dinamika kawasan ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi Hadi sebagai KSAU baru. Hadi Tjahjanto menggantikan Marsekal Agus Supriatna sebagai KSAU. Hadi lahir di Malang, Jawa Timur, 8 November 1963.

Ia tercatat sebagai perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987. Hadi sempat menjabat Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo, Boyolali, dan Danlanud Abdurahman Saleh, Malang. ***

Jakarta, Februari 2017
Ditulis untuk Aktual.com